POULTRYINDONESIA, Surakarta – Di tengah tantangan usaha budi daya ayam petelur yang semakin kompleks, para perwakilan asosiasi dan koperasi peternak petelur dari berbagai daerah yang tergabung dalam “Rumah Bersama” menyerukan pentingnya konsolidasi dan persatuan. Seruan tersebut mengemuka dalam forum “Peternak Rakyat Bersuara pada Rembuk Nasional Peternak Rakyat Indonesia” yang berlangsung di Surakarta pada Sabtu, 2 Mei 2026.
Ketua Presidium Pinsar Petelur Nasional (PPN), Yudianto Yosgiarso, menilai bahwa tantangan dalam usaha peternakan rakyat merupakan hal yang tidak terhindarkan. Namun, menurutnya, kondisi tersebut harus disikapi dengan pendekatan yang matang, bukan reaktif.
“Dalam setiap perjuangan pasti ada hambatan. Kita tidak perlu panik atau bergerak secara berlebihan. Yang kita butuhkan adalah strategi yang tepat untuk mencapai tujuan bersama,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga semangat kolektif peternak sebagai fondasi utama dalam memperkuat posisi sektor peternakan petelur rakyat. Dengan jumlah sekitar 4,1 juta peternak petelur rakyat di Indonesia, sektor ini memiliki kontribusi besar dalam penyediaan pangan bergizi, khususnya telur ayam sebagai sumber protein yang terjangkau serta berhasil membuka lapangan pekerjaan yang nyata di berbagai daerah.
“Untuk itu, usaha peternakan rakyat ini layak dilindungi negara. Karena bukan hanya menyangkut ekonomi, tetapi juga ketahanan pangan nasional,” tegasnya.
Salah satu poin penting yang disampaikan adalah kebutuhan untuk memperkuat kelembagaan peternak. Yudianto mengajak seluruh elemen peternak untuk mulai memikirkan pembentukan asosiasi besar yang lebih solid dan memiliki daya tawar tinggi, sebagaimana organisasi profesi di sektor lain.
“Apakah kita akan terus berjalan sendiri-sendiri, atau mulai membangun kekuatan bersama yang lebih besar? Ini yang harus kita pikirkan,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Koperasi Peternak Unggas Sejahtera (KPUS) Kendal, Suwardi, menyoroti kondisi peternakan rakyat yang saat ini tengah menghadapi tekanan serius. Menurutnya, salah satu akar persoalan adalah terpusatnya perputaran ekonomi di Jakarta, yang menyebabkan daerah mengalami kekurangan likuiditas. Dampaknya, aktivitas pasar di berbagai daerah menjadi lesu.
“Kalau daerah ingin maju, uang harus beredar di daerah, bukan terpusat di Jakarta. Hari ini yang terjadi justru sebaliknya, sehingga daya beli masyarakat menurun dan pasar menjadi sepi,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa kondisi tersebut turut menekan harga telur di tingkat peternak. Penurunan harga, menurutnya, tidak semata disebabkan oleh kelebihan pasokan, tetapi juga dipengaruhi faktor ekonomi makro di daerah.
Sebagai contoh, Suwardi menyebut pengurangan dana transfer pusat ke daerah, seperti yang terjadi di Kabupaten Kendal hingga miliaran rupiah. Jika kondisi ini terjadi secara luas, dampaknya terhadap daya beli masyarakat akan sangat signifikan.
Di sisi lain, ia juga menyoroti masih lemahnya pengakuan terhadap eksistensi peternak rakyat dalam struktur kebijakan. Hingga saat ini, belum terdapat representasi langsung peternak dalam posisi strategis pemerintahan, seperti staf ahli atau tim ahli di pemerintah.
“Kalau pengakuan itu benar-benar kuat, seharusnya ada wakil peternak dalam pengambilan kebijakan. Faktanya, sampai hari ini belum ada,” tegasnya.
Namun, Suwardi juga mengingatkan bahwa kondisi tersebut tidak lepas dari kelemahan internal peternak sendiri. Fragmentasi antar asosiasi, koperasi, dan kelompok dinilai menjadi hambatan utama dalam membangun kekuatan kolektif.
Ia mendorong seluruh elemen peternak untuk segera melakukan konsolidasi, termasuk melalui pendataan anggota secara akurat di masing-masing organisasi. Data ini dinilai krusial sebagai dasar advokasi yang kuat kepada pemerintah.
“Kalau kita ingin didengar, kita harus punya data yang jelas, berapa jumlah peternak, di mana saja, dan bagaimana kondisinya. Selama ini itu belum kita bangun secara serius,” ujarnya.
Ia juga mengusulkan bahwa “Rumah Bersama” ini sebagai wadah konsolidasi dan advokasi peternak petelur rakyat di Indonesia, yang dilengkapi dengan tim ahli untuk menyusun kajian berbasis data. Hasil kajian tersebut kemudian dapat disampaikan kepada pemerintah sebagai dasar perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
“Pendekatan berbasis data ini, jauh lebih efektif dibandingkan sekadar opini atau narasi yang berkembang di media sosial,” tegasnya.
Lebih jauh, Suwardi menekankan pentingnya memperluas jalur komunikasi dengan pemerintah, tidak hanya melalui Kementerian Pertanian, tetapi juga lembaga lain seperti Bappenas, kementerian investasi, serta kementerian yang menangani ketahanan pangan dan koperasi.
“Selama ini kita hanya fokus ke Kementerian Pertanian. Padahal kebijakan pembangunan juga ada di Bappenas dan kementerian lain. Kalau kita tidak masuk ke sana, kita akan terus berada di posisi reaktif,” jelasnya.
Menutup pernyataannya, Suwardi mengajak seluruh peternak untuk mengesampingkan ego sektoral dan membangun kekuatan bersama demi keberlangsungan usaha peternakan rakyat di Indonesia.
“Kita harus bersatu. Dengan kebersamaan, kita bisa memperjuangkan keberlangsungan peternak rakyat Indonesia,” pungkasnya.
Dalam forum tersebut, berbagai isu strategis turut dibahas oleh perwakilan asosiasi dan koperasi dari berbagai daerah, antara lain pernyataan swasembada telur, antisipasi masuknya investor luar negeri, impor bahan baku pakan, dinamika jagung sebagai bahan pakan, tata kelola perbibitan/DOC, fluktuasi produksi dan harga telur, serta harapan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Di akhir forum, para peserta menyepakati “Pokok-Pokok Pikiran Rembuk Nasional Peternak Petelur Rakyat Indonesia” yang ditandatangani oleh perwakilan puluhan asosiasi dan koperasi sebagai bentuk komitmen bersama dalam memperjuangkan masa depan peternak petelur rakyat di Indonesia.